Green News

Dana Jaga Hutan Indonesia Terendah di Dunia

KEMENTERIAN Kehutanan menyatakan anggaran untuk mengelola hutan di Indonesia masih jauh dari cukup mengingat luas wilayah hutan konservasi di Indonesia yang mencapai 26 juta hektare

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan Darori mengatakan, biaya pengelolaan kawasan konservasi dan taman nasional Indonesia merupakan yang terendah di dunia. "Anggaran Kementerian Kehutanan memang terbatas," kata Darori ditemui di kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Jumat (13/1).

Darori menyebutkan, pada 2006 anggaran pengelolaan yang disediakan pemerintah hanya US$2,35 per hektare. Jumlah ini masih jauh dengan anggaran pengelolaan kawasan konservasi dan taman nasional di Malaysia sebesar US$18,5 per hektare.

Dia menyebutkan, anggaran 2012 untuk mengelola hutan sudah naik menjadi US$ 4 per hektare. "Namun tetap yang terendah di dunia. Negara lain sudah meningkat terus anggarannya," katanya.

Diketahui, anggaran pengelolaan kawasan konservasi dan taman nasional pada 2012 disediakan sekitar Rp 2 triliun. "Jumlah ini untuk mengelola kawasan hutan yang seluas itu. Oleh karena itu kami butuh kerjasama dengan pihak swasta untuk pengelolaan kawasan konservasi dan taman nasional," katanya.

Beberapa kerja sama pengelolaan kawasan konservasi dan taman nasional dengan swasta itu diantaranya pembangunan fasilitas kandang badak di Ujung Kulon. Lalu ada juga fasilitas pelepasan sejumlah harimau di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Juga ada penangkaran burung Jalak di Taman Nasional Bali Barat. "Untuk Taman Nasional Komodo kami juga akan tawarkan pengelolaannya pada swasta," ujarnya.

Pola kerja sama ini dikarenakan pemerintah tidak mungkin mengelola 50 taman nasional yang ada di Indonesia. oleh karena itu, swasta diharapkan bisa mengelola taman nasional dengan memasarkan ekowisata Indonesia.

Konsepnya pun tidak akan mengganggu ekosistem yang ada di dalam taman nasional tersebut. "Kami juga seleksi ketat proposal yang masuk, kan hutannya tidak dibawa keluar," ujarnya.

Dengan banyaknya pengelolaan kerjasama dengan pihak swasta ini, maka negara akan diuntungkan dengan penerimaan devisa dari wisata taman nasional. Meskipun begitu, Darori belum bisa menghitung berapa besaran devisa yang berpotensi diterima negara. "Ini kan baru mulai membangun. Mungkin lima tahun lagi baru devisa yang besarnya masuk. Saat ini masih investasi dulu," katanya.

 


Viewed: 0 | Beri peringkat berita ini: Baik (0)| Buruk (0)

Tags: hutan
Tulis komentar »

Komentar

... belum ada komentar

Tulis Komentar

Masukkan teks di samping ini (tidak case sensitive) »